Dewan Kesenian Depok Tolak Muslub Diulang

IMG-20160522-WA0003-001

DEPOK (Tangselone) – Dewan Kesenian Depok (DKD) menolak diadakan kembali Musyawarah Luar Biasa (Muslub), pemilihan ketua DKD yang baru. Pasalnya muslub sudah dilakukan pada 29 April lalu, dan sudah ditetapkan Nuroji sebagai Ketua Umum yang baru.

“Muslub sudah sah dan sesuai mekanisme organisasi, kenapa harus diulang. Mengulang muslub justru itu inkonstitusional,” jelas Sekjen DKD yang juga seorang pelukis Puguh Tjahjono.

Puguh menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar DKD, muslub dapat diadakan jika diusulkan dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DKD. Keputusan muslub dianggap sah apabila disekapakati oleh 50 persen ditambah satu suara dari peserta muslub yang hadir.

“Nah yang hadir di musyawarah itu lebih dari 75 persen anggota DKD,” ujar alumnus pascasarjana Institut Kesenian Jakarta itu.

Ia merinci, jumlah anggota dan pengurus DKD jumlah resminya adalah 23 orang, kemudian mulai ada yang tidak hadir untuk rapat-rapat internal dalam menggagas agar DKD ini tetap solid dan berjuang, bahkan setelah deadlock pada raker perdana, tegas menyatakan mengundurkan diri, hingga tinggal 16 orang bahkan dua pekan sebelum Muslub jumlah anggota pengurus resmi tinggal 15 orang. Sementara yang menyetujui dan menghadiri musyawarah sebanyak 13 orang.

“Dari mana dasarnya mengatakan musyawarah luar biasa tidak sah,” tutur Puguh yang dalam muslub bertugas sebagai ketua panitia.

Puguh menyatakan, agenda muslub salah satunya mempertanyakan sikap dan pertanggungjawaban ketua DKD lama yakni Misbachul Munir, yang secara sah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota. Ternyata ketua lama tidak hadir, padahal sejak raker perdana ketua lama sering melukai spirit para seniman Depok. Seperti program yang diajukan pada raker, semua digantung tanpa ada upaya signifikan. Terakhir mengintimidasi pengurus yang tidak sejalan untuk mundur.

“Apa beliau lupa bahwa beliau itu diangkat oleh kesepakatan seniman Depok. Tidak ada pasal hukumnya seorang Ketua Umum memutuskan kebijakan kepengurusan atas namanya sendiri. Segala keputusan strategis organisasi macam DKD ini, ada dan munculnya hanyalah pada Musyawarah Pengurus. Bukan asal main kekuasaan. DKD ini kan lembaga partisipan, bukan lembaga kekuasaan,” paparnya.

Atas dasar hal tersebut maka muslub diadakan dan ketidakhadiran ketua lama, maka diindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak punya cukup waktu untuk melanjutkan kepemimpinannya.

“Kita memahami sebagai pejabat penting di Depok, Pak Munir sangat sibuk. Sehingga kita maklumi pula bila selama ini tidak bisa aktif dan menggerakkan DKD. Jadi praktis selama ini DKD seperti bus kehilangan supir. Hanya diam dan tidak bisa bergerak,” lanjut Puguh.

Puguh melanjutkan, harusnya usai muslub secara resmi dilaporkan ke walikota baik tertulis maupun lisan dengan audiensi kembali. Lalu mengajukan diri untuk dikukuhkan oleh walikota, bukan muslub ulang.

“Saat kami sudah dilantik legilasi suara seniman sudah melebur pada Komposisi Pengurus dengan komite-komitenya, dan itu ada undang-undangnya yang diejawantahkan dalam AD/ART,” jelasnya.

Sementara itu, Jeffrey Sumampouw, Ketua Komite Seni Rupa, menambahkan bahwa musyawarah itu dilakukan atas persetujuan Walikota Depok, Bapak Idris Abdul Shomad. Sebelum musyawarah itu dilakukan, para pengurus Dewan Kesenian terlebih dahulu meminta izin wali kota.

“Pak Walikota mempersilahkan. Bahkan meminta Kadisporaparsenbud, untuk memfasilitasi”,” ujar pelukis yang menjadi Ketua Komite Seni Rupa DKD.

Jeffrey membenarkan ada SMS dari Kepala Dinas Kebudayaan pada hari itu yang meminta agar muslub ditunda.

“Benar saya terima SMS hanya kurang satu jam sebelum jadwal muslub dilangsungkan, tapi semua persiapan sudah matang jadi kami melanjutkan,” jelasnya.

Senada, Penyair Mustafa Ismail, yang sempat diusulkan peserta muslub sebagai calon ketua umum DKD, juga mengatakan bahwa tidak pada tempatnya muncul wacana agar Dewan Kesenian Depok mengadakan ulang musyawarah luar biasa. Menurut dia, orang yang memunculkan wacana itu tidak memahami organisasi.

“Keputusan tertinggi sebuah organisasi ada pada anggota dan pengurus,” terangnya.

IMAN SEMBADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *