Surat untuk Kemendikbud: Guna Memajukan Kesusastraan Indonesia

IMG-20170720-WA0024-001

JAKARTA (Tangselone.com) – Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia (Munsi) 2 yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 18-20 Juli 2017 menyisakan berbagai masalah. Permasalahan itu misalnya cara pemilihan peserta, rondown kegiatan, sidang-sudang komisi, sampai pembacaan rumusan yang ditengarai sudah diatur sedemikian rapi sehingga tanpa didiskusikan. Setelah rumusan dibacakan, dikhawatirkan butir-butir rumusan tersebut menguap.

Itu sebabnya, para sastrawan peserta Munsi 2 yang dipimpin penyair Sosiawan Leak membuka ruang diskusi melalui media watsap (WA) Munsi-P.

Menurut Iyut Fitra dari Sumatera Barat, penggunaan P bisa diartikan Penyelamatan, Perubahan, Pembaruan, dan semangat lain yang sejenis.

Berikut seruan para sastrawan peserta Munsi 2 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan ditembuskan kepda Kepala Balai Bahasa/Kantor Bahasa se-Indonesia, serta Redaktur Budaya se-Indonesia.

Diakui atau tidak, pelaksanaan Munsi (Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia) II, 18-20 Juli 2017 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta menyisakan sejumlah masalah baik menyoal teknis maupun esensi acara. Hal itu mengacu kepada pemberitaan di berbagai media massa serta perbincangan yang mengemuka di berbagai sosial media.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami sastrawan Indonesia yang tergabung dalam Komunitas MUNSI-P menyerukan dengan tegas dan bersungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

SERUAN UNTUK PELAKSANAAN MUNSI KE DEPAN
1. Munsi harus menjadi wahana perekat hubungan antara sastrawan dan pemerintah.
2. Pelaksanaan Munsi harus merujuk pada makna dan hakekat musyawarah.
3. Sastrawan harus berperan sebagai subyek Munsi, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pelaksanaan rekomendasi.
4. Fasilitas dan anggaran untuk acara/peserta Munsi diinformasikan secara transparan.
5. Penyelenggaraan Munsi secara periodik harus mempertahankan azas keberlanjutan.
6. Munsi harus mampu merumuskan apa permasalahan mendasar sastra, siapa pemangku kepentingan sastra, serta sampai di mana dan mau kemana sastra Indonesia.
7. Munsi ikut bertanggung jawab memelihara ekologi sastra, meliputi sastrawan, studi sastra (sejarah, teori, kritik sastra), pembaca, produksi sastra, distribusi sastra, terjemahan, dan event sastra.
8. Munsi ikut mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas sastrawan, serta mengawal proses peningkatan kesejahteraan sastrawan.
9. Tim kurator Munsi merupakan sastrawan yang netral serta dapat merangkul semua kelompok sastra.
10. Tim kurator setiap Munsi selalu berganti, mewakili seluruh genre sastra, serta representasi kewilayahan Indonesia.
11. Selain berdasar karya/buku yang dikirimkan oleh sastrawan, tim kurator juga harus aktif menelusuri sastrawan lain (berdasar karya/buku) untuk diikutsertakan dalam Munsi.
12. Tim kurator menginformasikan secara berkala dan transparan setiap proses kurasi, hingga tahap akhir.
13. Peserta Munsi merupakan representasi dari semua genre sastra yang berkembang, serta mewakili Indonesia secara kewilayahan.
14. Peserta Munsi diseleksi secara ketat dan terukur oleh tim kurator, serta diinformasikan kepada publik secara transparan.
15. Peserta yang diundang khusus oleh panitia (di luar hasil kurasi), harus tetap mendapat persetujuan tim kurator, serta diinformasikan kepada publik secara transparan.

SERUAN UNTUK PEMERINTAH DAN LEMBAGA TERKAIT
1. Badan Bahasa perlu segera menyusun database sastrawan Indonesia.
2. Badan Bahasa harus lebih terbuka menyoal informasi atas berbagai programnya, serta lebih transparan dalam melakukan proses rekruitmen dan kurasi atas program-program yang dibutuhkan.
3. Pemerintah melalui Mendikbud perlu mendudukkan sastra dalam kurikulum bukan sebagai bagian dari pembelajaran bahasa.
4. Pemerintah perlu meningkatkan minat pembaca karya sastra serta mengupayakan buku sastra bermutu di perpustakaan dan rumah warga.
5. Pemerintah perlu menyusun strategi untuk melakukan program sadar sastra bagi semua anak bangsa di samping mengintensifkan penulisan karya sastra.
6. Pemerintah perlu memperluas wilayah residensi sastrawan serta memperbanyak sastrawan yang terlibat, di samping memberi ruang yang lebih leluasa kepada sastrawan di daerah untuk bicara di tingkat nasional dan internasional.
7. Pemerintah perlu meningkatkan program penelitian dan pengembangan sastra daerah, mendukung upaya penerjemahan khazanah sastra Indonesia dalam berbagai bahasa (terutama Inggris), serta mendorong pemanfaatan “jasa” sastrawan untuk pengembangan pariwisata.
8. Pemerintah perlu membuka akses hubungan ke kedubes-kedubes di luar negeri serta memelopori penghargaan sastra tingkat Asia Pasifik.
9. Pemerintah perlu memperbanyak jejaring literary agent di tiap negara

Surakarta, 14 Agustus 2017

Mewakili Komunitas Sastrawan MUNSI-P

Ahmadun Yosi Herfanda
Afifah Afra
Budhi Setyawan
D Zawawi Imron
Darman Moenir
Din Saja
Eddy Pranata
Fikar W Eda
Handry TM
Hasan Aspahani
Isbedy Stiawan ZS
Iyut Fitra
Maman S Mahayana
Marhalim Zaini
Mustafa Ismail
Sihar Ramses Simatupang
Sosiawan Leak
Sudaryono
Suyadi San
Tengsoe Tjahyono
Tjahyono Widarmanto
Yohanes Sehandi
Zelfeni Wimra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *