Pejabat Depok Tak Terima Dilengserkan dari Dewan Kesenian

asrizalnur-foto-facebook-1024x680

DEPOK (Tangselone) – Ketua Umum Dewan Kesenian Depok demisioner Misbahul Munir dinilai tidak mengerti organisasi dengan tetap mengaku sebagai pimpinan tertinggi organisasi itu. Sebab, ia telah diberhentikan oleh peserta musyawaran luar biasa Dewan Kesenian Depok pada 29 April lalu. Pemberhentian itu dilakukan karena selama dua tahun ia dinilai tidak punya itikat baik untuk menjalankan organisasi itu.

“Ketua umum diangkat oleh pengurus DKD untuk menjalankan program DKD. Akan tetapi hampir dua tahun, Pak Munir tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai ketua umum sehingga muncul mosi tak percaya dari pengurus,” kata Ketua Harian Dewan Kesenian Depok Asrizal Nur di Depok, Senin malam, 7 Juni 2016.

Berangkat dari mosi tidak percaya itu, para pengurus DKD melaporkan hal itu kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada April lalu melalui audiensi. “Alhamdulillah wali kota merespon dengan baik dan mempersilakan Muslub diadakan sesegera mungkin,” ujar Asrizal yang dikenal sebagai salah satu deklamator terbaik di Asia Tenggara itu.

Mendapat lampu hijau dari Wali Kota Idris, menurut Asrizal, pengurus DKD membentuk panitia Muslub. Kemudian, panitia muslub mengajukan surat resmi untuk mengadakan muslub ke Wali Kota. Lagi-lagi, Arizal menambahkan, Wali Kota meresponnya dengan baik dengan memerintahkan Kadispora memfasilitasi muslub. “Panitia pun menyurati Ketua Umum untuk hadir di muslub, namun tidak hadir,” tutur penyair dan pengelola Rumah Seni Asnur ini.

Akan tetapi, kata Asrizal lagi, sekitar satu jam menjelang muslub, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok, Mulyamto, mengirim SMS membatalkan muslub. Namun, tutur Asrizal, pengurus DKD mengabaikan intruksi tersebut. Pembatalan mendadak itu dianggap tidak prosedural. Lagi pula, pembatalan itu bukan dari Wali Kota. Sebab, sebelumnya tidak ada isyarat dari Wali Kota melarang muslub itu. “Bahkan mendukung muslub.”

Asrizal juga membantah tudingan Munir bahwa pengurus DKD mempunyai kepentingan tertentu mengadakan muslub. “Kepentingan pengurus DKD seperti yang telah saya sampaikan kepada Wali Kota saat audiensi adalah pertama ingin di era wali kota sekarang DKD benar-benar berdiri dengan sehat, tertata dan jadi organisasi yang profesional,” tutur Asrizal.

Kedua, pengurus DKD sekarang ingin meletakkan dasar manajemen agar bila diteruskan oleh generasi berikutnya sudah tercipta sistem yang baik. “Ketiga, pengurus DKD sekarang yang notabene seniman nasional bahkan internasional ingin memberikan kontribusi yang baik kepada Depok agar kelak Depok terangkat martabatnya melalui seni budaya.”

Seniman menilai justru muncul kesan Munir-lah yang terlihat punya kepentingan dengan tetap keukeuh mempertahankan posisinya di DKD. Mengapa ia tidak legowo meletakkan jabatan di DKD padahal ia tidak lagi menjadi Kepala Dinas Dispora dan ia juga bukan seniman. “Sejatinya adalah Munir yang (diduga) memiliki kepentingan,” kata Ketua Umum Forum Komunitas Band Depok, yang juga anggota DPRD Kota Depok, Hamzah.

Ketua Bidang Hubungan Lembaga DKD Maman S Mahayana menambahkan dasar diselenggarakan musyawarah luar biasa adalah Pasal 14 AD/ART, BAB VII yang dilatarbelakangi mosi tidak percaya para pengurus DKD terhadap Munir. Maman menyebut ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Munir.

Pertama, tutur Maman, Munir tidak transparan dalam soal keuangan penyelenggaraan rapat kerja di Hotel Bumi Wiyata saat penyusunan AD/ART DKD pada 2014. Kedua, lanjut Maman, ia tidak melaksanakan Pasal 14 butir (b) Musyawarah Pengurus. Ketiga, menurut akademisi UI ini, Munir menunda pengesahan AD/ART tanpa pemberitahuan kepada pengurus sehingga menciptakan kevakuman kegiatan.

Keempat, Munir tidak menjalankan tugasnya sebagai ketua DKD yang seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi setiap saat dengan pengurus. Kelima, ia tidak punya kesadaran dan kepedulian pada problem kesenian di Depok. “Sehingga sebagai Ketua DKD, Munir gagal menjalankan amanat seniman yang telah memilih dan memperyacakannya,” ujar mantan Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta priode 2003-2006 itu.

Lalu, “Keenam Munir tidak punya pemahaman tentang peran dan fungsi Dewan Kesenian,” tutur kritikus sastra yang mendapat gelar profesor dari Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan, itu.

Selain itu, kata Maman, karena Munir bukan seniman, sehingga ia tak punya naluri kesenimanan yang perlu dimiliki setiap anggota dewan kesenian, apalagi menjabat sebagai ketua. “Karena bukan seniman, Munir nggak ngerti fungsi dan peran seni dalam membangun karakter budaya masyarakat.”

Sebelumnya, Ketua Dewan Kesenian Depok (DKD) demisioner Misbachul Munir mempertanyakan dasar Musyawarah Luar Biasa (Muslub) yang dilakukan DKD pada 29 April lalu. Pasalnya, Munir mengaku masih resmi sebagai Ketua DKD dan belum mengundurkan diri. “Dasarnya apa muslub kemarin, saya masih menjabat sebagai ketua DKD resmi periode 2014-2018. Jadi kalau ada muslub yang menghasilkan ketua baru, itu ketua ilegal,” ujar Munir seperti dikutip DepokNews, Senin, 6 April 2016.

Munir menjabarkan, apabila melakukan muslub DKD harus sesuai prosedur. “Jika ketua berhalangan tetap, misalkan sakit atau mengundurkan diri baru bisa dilaksanakan muslub. Ini saya sehat tidak sakit dan belum mengundurkan diri kenapa harus muslub. Itu namanya kudeta.” [R]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *